KPK Dorong Pelaksanaan Evaluasi Perizinan Kelapa Sawit di Papua Barat

oleh -
Ilustrasi

Koranpapua.com, Jakarta: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mendorong pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit di Papua Barat. Evaluasi dilakukan secara intensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Evaluasi ini awalan yang sangat baik untuk perbaikan tata kelola sawit, akan semakin berdampak jika komitmennya dilanjutkan dengan pelaksanaan rekomendasinya,” kata Alex lewat keterangan tertulis, Jumat, 26 Februari 2021.

Alex mengatakan pihaknya menyambut baik evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit dan diharapkan dapat diperluas ke evaluasi izin-izin sektor lain yang berbasis lahan (land-based). Menurut dia, pemanfaatan ruang yang bisa mengoptimalkan pendapatan daerah dan negara tidak harus mengorbankan lingkungan, serta meminimalisasi perilaku koruptif.

 

Baca JugaKPK Kawal Aksi Pencegahan Korupsi Masyarakat Papua Lewat JAGA

 

“Evaluasi ini merupakan salah satu program Rencana Aksi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA) KPK, yang merupakan upaya terhadap perlindungan sumber daya Aaam (SDA) dan pemberdayaan masyarakat adat di Papua Barat,” beber Alex.

Evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat dilakukan kepada 24 perusahaan pemegang izin. Perusahaan tersebut berlokasi di delapan kabupaten yaitu Sorong, Sorong Selatan, Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Maybrat, dan Fakfak.

Ke-24 perusahaan itu memiliki total luas wilayah konsesi 576.090,84 hektare. Dari total luas wilayah tersebut, terdapat 383.431,05 hektare wilayah bervegetasi hutan yang masih bisa diselamatkan dalam konteks penyelamatan SDA.

Evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit telah dimulai sejak Juli 2018, dengan berlandaskan tiga instrumen kebijakan. Antara lain Deklarasi Manokwari, Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2018 tentang Penundaan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Sawit (Inpres Moratorium Sawit), dan GNP-SDA.

Dari hasil evaluasi, mayoritas perusahaan belum beroperasi. Alex menyebut perizinan yang diperoleh perusahaan-perusahaan tersebut belum lengkap serta belum melakukan pembukaan lahan dan penanaman.

Dari sejumlah perusahaan tersebut, terdapat wilayah-wilayah konsesi yang secara legal berpotensi untuk dicabut perizinannya. Selain itu, sejumlah perusahaan juga melakukan pelanggaran kewajiban khususnya izin usaha perkebunan.

“Sehingga terbuka kesempatan untuk dapat menyelamatkan tutupan hutan di Tanah Papua. Jangan sampai dibalik pelanggaran kewajiban tersebut ada unsur tindak pidana korupsi, dan pemberi izin melakukan pembiaran dan tidak menegakkan sanksi sebagaimana seharusnya,” tegas Alex.

Gubernur Papua Barat, Dominggua Mandacan, mengatakan evaluasi sebagai upaya pemerintah provinsi melindungi hutan dan memperbaiki tata kelola. Sehingga, dapat memaksimalkan upaya pemanfaatan SDA yang berkelanjutan, lestari, dan berpihak kepada masyarakat adat.

“Kami berharap tindak lanjut dari proses ini bisa mendorong peran masyarakat adat secara signifikan dalam pengelolaan SDA di Papua Barat,” kata Dominggua.

Dia mengapresiasi langkah KPK dan berbagai pihak yang mendukung pelaksanaan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Papua Barat. Dominggus berharap dapat melihat hasil konkrit dari pelaksaan evaluasi perizinan tersebut.

“Potensi lahan yang dapat diselamatkan dari hasil evaluasi perizinan ini akan kami dorong untuk dikelola oleh masyarakat adat dengan prinsip-prinsip keberlanjutan,” tutur Dominggua. (redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *