Polri Endus Penyelewengan Anggaran Otsus Papua dan Papua Barat

oleh -
Ilustrasi

Koranpapua.com, Jakarta: Polri mengendus dugaan penyelewengan dalam pengelolaan anggaran Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat senilai Rp126 triliun. Penyelewengan itu dilakukan mulai dari pemborosan penggunaan anggaran hingga mark up pengadaan sejumlah fasilitas umum.

“Sudah Rp93 triliun dana digelontorkan untuk Papua dan Rp33 triliun untuk Papua Barat. Namun ada permasalahan penyimpangan anggaran,” kata Kepala Biro Analis Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, Brigjen Achmad Kartiko, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2021, dikutip dari medcom.id, Rabu, 17 Februari 2021.

Kartiko mengatakan dugaan penyelewengan itu ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam catatan BPK, diduga terjadi pemborosan dan ketidakefektifan penggunaan anggaran Otsus Papua dan Papua Barat.

Baca JugaPansus Revisi UU Otsus Papua Disahkan

Kartiko menyampaikan BPK juga menemukan adanya dugaan mark up atau penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas-fasilitas umum di wilayah Papua. Kemudian, terdapat laporan fiktif yang dilakukan untuk pembayaran sejumlah pembangunan di wilayah Papua.

“Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp9,67 miliar. Ditemukan penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp1,8 triliun,” ungkap Kartiko.
Kartiko mengungkapkan kebijakan Otsus di Papua dan Papua Barat sejatinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah pusat juga berjuang melakukan supremasi hukum di wilayah itu.

“Otonomi Khusus Papua sejatinya adalah untuk penyelesaian konflik di Tanah Papua,” ungkapnya. (redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *