Melawan Negara dengan Angkat Senjata, OPM Dinilai Layak Dicap Teroris

oleh -
Ilustrasi.

Koranpapua.com, Jakarta: Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah melakukan 46 aksi kekerasan di Papua pada sepanjang 2020. Aksi kekerasan itu menimbulkan sembilan korban jiwa, yang terdiri atas lima warga sipil dan empat aparat.

Tindakan itu dinilai membuat OPM sudah layak dicap sebagai kelompok teroris. Apalagi, mereka secara gamblang telah melawan negara dengan kekuatan bersenjata.

“Kelompok separatis ini perlu ditindak tegas, diburu, apalagi mereka dengan melawan negara, menakuti masyarakat dengan senjata api,” kata pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta, dikutip dari medcom.id, Selasa, 16 Februari 2021.

Baca JugaHendak Rampas Senjata, 3 KKB Dilumpuhkan

Menurut dia, apa pun label OPM, baik organisasi teroris atau kelompok separatis, aparat keamanan harus memburu mereka. Sebab, mereka sudah bertindak seperti terorisme.

“Ketika mereka melawan negara dengan menggunakan senjata, yaudalah harus dicari, diburu, Jangan sampai mereka dibiarkan di tengah masyarakat, memprovokasi masyarakat, menakuti masyarakat,” ujar dia.

Sementara itu, Polri telah menyebut OPM sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Istilah itu mendefinisikan masalah keamanan di Papua disebabkan organisasi yang melanggar hukum pidana dengan memiliki dan menggunakan senjata secara ilegal.

Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Azis Syamsuddin mendukung wacana redefinisi KKB di Papua. Sehingga, KKB dikelompokkan sebagai organisasi terorisme internasional.

Wacana redifinisi itu mengacu pada Pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terorisme didefinisikan sebagai perbuatan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas. Kemudian, dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.

“Karena statusnya akan definitif, dan payung hukumnya pun akan lebih kokoh dari pada status kelompok kriminal biasa,” kata Aziz.

Menurut Aziz, penyelesaian masalah OPM sebaiknya dilakukan komprehensif. Secara taktis dan operasional, TNI-Polri harus segera menetralisasi para penyerang. Mereka yang tertangkap perlu dipidanakan dengan perbuatan makar.

Pemerintah juga perlu mendefinisikan OPM sebagai organisasi teroris sesuai UU Nomor 5 Tahun 2018. “Dalam kerangka ini, meredefinisi identitas kelompok kriminal bersenjata Papua menjadi kelompok teroris, akan secara otomatis mengunci kemungkinan lahirnya dukungan masyarakat internasional atas gerakan mereka,” kata dia.

Aziz menilai penetapan KKB sebagai korporasi teroris juga akan membantu ikhtiar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai UU Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendanaan Terorisme. PPATK dapat bekerja sama dengan badan intelijen finansial luar negeri untuk melacak aliran dana dan pencucian uang terkait terorisme, termasuk pencegahannya.

“Pemerintah dan masyarakat dapat membedakan secara definitif antara tuntutan objektif yang murni berasal dari aspirasi masyarakat Papua, dengan gerakan kriminal yang berkedok aspirasi politik masyarakat,” ujar dia.

Sepanjang 2019, puluhan prajurit TNI gugur di Papua akibat ditembak kelompok bersenjata tersebut. Pada Desember 2018, OPM juga menyerang 31 pekerja pembangunan jalan Trans Papua. OPM menembaki pesawat pengangkut personel Brimob dan warga sipil.

Beberapa pekerja Trans-Papua dan personel aparat keamanan juga diserang di sepanjang 2016-2017. Bahkan, 1.000 orang lebih pernah disandera di Kampung Kimbely dan Banti, Mimika. Kemudian, mereka dibebaskan TNI dan Polri.

Selain itu, OPM kerap menganiaya dan membunuh warga asli Papua yang tak mendukungnya. Mereka mengintimidasi pejabat pemda dan memaksa mendukung aksinya, bahkan mewajibkan menyerahkan dana desa. (redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *